WONOSOBO —Dugaan penebangan pohon pinus dan pengerukan lahan milik Perum Perhutani mencuat di RPH Ngasono, Dusun Pukiran, Desa Ngalian, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo. Lahan itu diduga akan digunakan untuk pembangunan lapangan voli.
Berdasarkan keterangan warga sekitar, kegiatan penebangan dan perataan lahan tersebut diduga dilakukan tanpa izin dari pihak Perhutani.
Warga menyebut kegiatan itu dikoordinasikan oleh Mahmud yang dikenal sebagai Ketua Pemuda Dusun Pukiran. Dalam pelaksanaannya, diduga digunakan alat berat milik Inggit, warga Desa Ngalian, Kecamatan Wadaslintang, untuk mengerjakan akses jalan dan meratakan lahan. Selain itu juga digunakan sejumlah armada dump truck untuk mengangkut material tanah keluar dari kawasan Perhutani.
Saat dikonfirmasi awak media terkait penggunaan alat berat tersebut, Inggit membenarkan bahwa alat berat itu miliknya. Ia menyampaikan penggunaan alat berat dilakukan atas perintah kerja dari inisial M selaku Ketua Pemuda Dusun Pukiran.
Perhutani Benarkan Belum Berizin
Awak media kemudian menghubungi pihak Perhutani melalui Asper/RPH Ngadino, Nur Eksan, melalui sambungan telepon.
Nur Eksan menyampaikan kegiatan penebangan pohon pinus dan pengerukan tanah di kawasan Perhutani tersebut memang terjadi dan belum mendapatkan surat izin dari pihak Perhutani.
Ia menjelaskan Perhutani sebelumnya telah memberikan imbauan kepada pihak pemuda agar mengajukan proses permohonan atau proposal untuk mendapatkan izin sebelum melakukan kegiatan di lahan Perhutani. Namun proses pengajuan izin belum dilakukan, sementara kegiatan di lapangan sudah dilaksanakan.
Warga Minta Aparat Turun
Atas dugaan kegiatan tanpa izin tersebut, masyarakat berharap aparat penegak hukum, khususnya Unit Tipidter Polres Wonosobo, turun langsung melakukan pengecekan ke lokasi untuk memastikan status lahan, perizinan kegiatan, serta legalitas penebangan pohon dan pengerukan tanah di kawasan Perhutani.
Masyarakat juga meminta apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran hukum, aparat dapat mengambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tim KJN
Komentar